Wapres JK Belum Tahu Ada ASN Terpapar Radikalisme dan Pro Khilafah

47

Forbes – Dalam rapat dengar pendapat antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius dengan DPR beberapa waktu lalu, sempat disinggung soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terpapar paham radikalisme dan pro khilafah. Saat itu, Kepala BNPT Suhardi berjanji berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla belum mengetahui terkait adanya ASN yang pro dengan khilafah. Dia meminta kepada publik agar tidak terlalu berlebihan menanggapi isu tersebut.

“Kita juga belum mengetahui tentang masalah itu. Tapi saya kira juga agak berlebihan kalau dianggap bahwa terlalu besar. Artinya tidak,” kata JK di Ritz Calton,Jakarta Pusat, Sabtu (12/1).

Sebelumnya Gerakan Pemuda Ansor meminta Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Revisi diperlukan agar ASN yang menganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat. Permintaan ini disampaikan langsung oleh GP Ansor saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti laporan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Di antaranya laporan mengenai konsolidasi kelompok radikal yang ingin mendirikan negara khilafah atau NKRI bersyariat.

“Kita semuanya harus memiliki sikap yang sama. Jadi akan lebih bagus lagi nanti kalau menempatkan (kelompok) radikal sebagai musuh bersama,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (12/1).

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, seluruh elemen masyarakat tidak boleh ragu-ragu menghadapi kelompok radikal. Sebab, mereka berpotensi mengganggu masa depan generasi muda dan bangsa.

“Daripada berkembang ke depan sekarang harus putus tidak boleh lagi berkembang,” ucapnya.

Baca Juga:   Ditipu Soal Tanah Karena Tak Bisa Baca, Nenek di Depok Ajukan Gugatan Tapi Ditolak
Anda mungkin juga berminat